PPU – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, mengkritik berbagai kendala dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sepaku, terutama pembangunan jalan usaha tani. Ia menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah prosedur perizinan yang harus melewati otorita Ibu Kota Negara (IKN).

“Ketika kita ingin membangun sesuatu yang bersifat fisik di Sepaku, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari otorita. Proses ini kerap menjadi kendala, padahal pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sangat mendesak,” ungkap Sariman, Senin (18/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa banyak proyek yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan juga aspirasi dari DPRD sering kali tertunda karena otorita IKN lebih memprioritaskan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang membutuhkan anggaran besar.

“Saat ini, otorita masih fokus pada pembangunan KIPP yang memerlukan dana besar. Bagaimana mungkin mereka memikirkan jalan usaha tani jika KIPP saja masih membutuhkan anggaran yang besar, Karena itu, harus ada solusi lain untuk pembangunan infrastruktur di Sepaku, yang masih menjadi bagian dari Kabupaten PPU,” jelasnya.

Sebagai solusi, Sariman mengusulkan agar pembangunan jalan usaha tani dilakukan dengan pendekatan swakelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan. Hal ini dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi ketergantungan pada kontraktor besar.

“Jalan usaha tani sebenarnya sudah ada, tapi kondisinya rusak karena tidak ada pengerasan dan perawatan. Maka, harus ada anggaran khusus untuk pengerasan jalan, yang bisa dilakukan dengan swakelola. Dinas PU bisa membeli material sendiri, menghampar, memadatkan, dan merawatnya tanpa harus melalui kontraktor,” tambahnya.

Sariman juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung, seperti kanalisasi air dan gorong-gorong, yang memperburuk kerusakan jalan. Ia mengusulkan agar tenaga kerja lokal dapat diberdayakan dalam pembuatan fasilitas ini.

“Gorong-gorong bisa dibuat sendiri oleh tukang-tukang lokal yang diberdayakan. Material pun bisa diatur agar lebih hemat. Jadi, tidak semua proyek harus dikontrakkan, kecuali pekerjaan seperti rigid beton atau pengaspalan yang memang membutuhkan keahlian khusus,” ungkapnya.

Sariman berharap agar langkah swakelola ini bisa segera diterapkan untuk mempercepat dan menghemat biaya pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat Sepaku, terutama para petani, dapat segera merasakan manfaatnya.

“Dengan swakelola, pembangunan bisa lebih cepat dan hemat biaya, sehingga masyarakat, terutama petani, dapat segera merasakan manfaatnya,” harap Sariman.

ADV