Balikpapan – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka Belajar perlu dilanjutkan meski tetap memerlukan evaluasi dalam pelaksanaannya.
Menurut Hetifah, pada dasarnya Kurikulum Merdeka Belajar harus berkesinambungan dan tidak perlu berubah drastis setiap saat. “Judul-judulnya bisa saja berbeda, tetapi ini untuk kepentingan Indonesia, bukan individu tertentu. Saat mendampingi menteri ke daerah, saya berusaha berkomunikasi secara intensif untuk menyampaikan aspirasi yang sudah diterima. Alhamdulillah, kemitraan kami di Komisi X sangat baik,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).
Hetifah menambahkan bahwa banyak masukan dari masyarakat mengenai kebijakan ini. Namun, penting untuk memperhatikan siapa yang memberikan kritik, karena sering kali yang bersuara keras adalah pihak yang merasa dirugikan, sementara mereka yang diuntungkan tidak banyak bersuara, seperti dalam penerapan sistem zonasi.
Ia menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Hal yang paling penting adalah menemukan alasan mengapa kebijakan tersebut belum sempurna, apakah karena aturan atau implementasinya. “Kurikulum Merdeka Belajar masih baru dan belum sepenuhnya dijalankan. Mungkin ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tetapi kita tidak perlu kembali ke sistem lama. Kita harus maju terus, dan melakukan evaluasi terhadap kekurangan dalam sistem ini,” kata Hetifah.
Berdasarkan evaluasi sebelumnya, Kurikulum Merdeka Belajar memang belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dalam tahap awal. Wajar jika sebagian sudah berjalan dengan baik, sementara beberapa aspek, seperti program Guru Penggerak, belum sepenuhnya tuntas.
“Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan metode baru dalam pembelajaran,” tutup Hetifah.
(Muh)
