Balikpapan – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Balikpapan akan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2023.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Balikpapan Syarifuddin Oddang menjelaskan, bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP)  bersama Inspektorat Balikpapan pada 22 Mei 2024 lalu.

Menurutnya, sedikitnya ada 16 OPD  yang menjadi catatan rekomendasi yang menjadi perhatian serius

Oddang panggilan akrabnya menyampaikan,  RDP bersama Inspektorat ini meminta catatan  rekomendasi dan penjelasan atas temuan BPK terkait pengelolaan keuangan di beberapa instansi pemerintah kota Balikpapan. 

“Berdasarkan temuan dan  laporan yang diterima dan diketahui inspektorat, intinya ada empat hal yang dibahas terkait keuangan, pendapatan, belanja dan aset” ucap Oddang, Jumat (24/5/2024). 

Dari 37 0PD yang ada dipemerintahan kota Balikpapan terdapat 16 OPD yang dilaporkan catatan temuannya kepada Pansus LHP BPK. 

Sehingga Pansus LHP BPK merekomendasikan  jangan  ada lagi temuan yang sama objeknya dan berulang ditempat yang sama. 

Karena ada beberapa OPD yang  telah menyelesaikan  permasalahan  administrasi dan denda, Oddang katakan, langkah selanjutnya pansus LHP BPK DPRD Balikpapan sebagai fungsi pengawasan  akan melakukan pendalaman untuk memanggil  dan meminta gambaran umum  keterangan OPD yang belum menyelesaikan. 

” Kita akan rapat kerja, meminta keterangan OPD, karena DPRD tidak terlepas dari 3 fungsi kita, yakni pengawasan, penganggaran dan perundangan, ” jelasnya.

(ADV)