Balikpapan – Isu mengenai dugaan peretasan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) Kota Balikpapan sempat mencuat usai sebuah forum kejahatan siber mengklaim telah mendapatkan akses ke dalam basis data sistem tersebut. Peretas yang menggunakan nama samaran “vicmeow” mengklaim telah menembus database yang mengelola sistem pendapatan dan perpajakan daerah Kota Balikpapan.

Menanggapi kabar yang beredar luas tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bergerak cepat melakukan penelusuran. Sekretaris Diskominfo Kota Balikpapan, Agung Budi Wibowo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi isu peretasan tersebut.

“Saat ini kami dari Diskominfo sedang mendalami informasi tersebut. Yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat adalah tidak perlu khawatir,” ujar Agung, Kamis (17/9/2026).

Pihak Diskominfo Balikpapan terus menggelar pemeriksaan secara mendalam terhadap seluruh alur sistem jaringan guna memverifikasi kebenaran klaim kebocoran data tersebut. Agung menegaskan bahwa sistem keamanan siber milik pemerintah daerah tetap bekerja secara optimal untuk melindungi seluruh data sensitif masyarakat maupun data perpajakan daerah.

Ia menambahkan, indikator internal pada sistem keamanan tidak menunjukkan adanya kejanggalan atau pembacaan terkait data yang bocor ke pihak luar.

“Karena di sistem kami itu tidak membaca data bocor. Masih bisa kita lindungi lah datanya,” jelasnya.

Saat ini, pihak dinas belum dapat memberikan rincian data spesifik mengenai klaim peretasan tersebut karena proses audit dan investigasi teknis masih berjalan intensif di lapangan. Pemerintah daerah berhati-hati dalam menyampaikan keterangan agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah publik.

“Dan ini karena data spesifik juga kita tidak bisa memberikan informasi yang banyak,” tuturnya.

Sebagai langkah preventif dan respons cepat, Diskominfo Kota Balikpapan telah berkoordinasi secara langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama lintas lembaga ini dilakukan untuk memperkuat mitigasi risiko, menambal potensi celah keamanan, serta memastikan perlindungan sistem informasi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan standar keamanan siber nasional.

“Tapi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap bocornya data tersebut. Karena kami sudah melakukan koordinasi juga dengan BSSN terkait antisipasi dan pencegahannya,” kata Agung menegaskan.

Langkah audit dan peningkatan proteksi ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menjaga integritas pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan. (adv/Diskominfo Balikpapan)