BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mendorong adanya evaluasi terhadap dampak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan penerima manfaat setelah memperoleh makanan bergizi melalui program pemerintah.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, pelaksanaan MBG tidak hanya perlu dilihat dari jumlah peserta didik yang telah menerima manfaat, tetapi juga dari perkembangan anak setelah mengikuti program tersebut.

Menurutnya, indikator perkembangan dapat mencakup kondisi fisik, kesehatan, stamina, hingga prestasi peserta didik selama mengikuti program MBG.

“Apakah manfaat itu dirasakan sekali oleh anak-anak kita, pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, kemudian juga kesehatan selama bersekolah. Terus kemudian yang paling penting lagi apakah prestasinya juga meningkat,” kata Bagus, Selasa (1/9/2026).

Pemkot Balikpapan berencana mendorong adanya laporan perkembangan penerima manfaat di setiap sekolah. Laporan tersebut nantinya dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan peserta didik setelah memperoleh manfaat program MBG.

Bagus menegaskan, penyusunan laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban administrasi bagi kepala sekolah maupun guru. Pemerintah daerah hanya mengharapkan adanya contoh atau gambaran perkembangan peserta didik yang dapat menjadi bahan evaluasi.

“Paling tidak setiap sekolah ada contoh untuk laporan perkembangan mengenai makan bergizi gratis ini terhadap perkembangan stamina, perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita, anak-anak sekolah kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga terus mendorong perluasan cakupan penerima manfaat MBG. Berdasarkan data hingga 17 Agustus 2026, dari hampir 194 ribu siswa yang menjadi sasaran, sekitar 82 ribu siswa telah menerima manfaat.

Untuk memperluas cakupan tersebut, Pemkot Balikpapan mendorong penambahan satuan pelayanan penyediaan makanan bergizi (SPPG) atau dapur MBG.

Saat ini terdapat 36 dapur yang telah beroperasi, dua dapur disuspensi, dan 10 dapur masih dalam proses. Pemkot berharap dapur yang disuspensi dapat segera memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat kembali beroperasi.

Bagus mengatakan, pemerintah daerah juga akan menyampaikan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong pencabutan moratorium penambahan dapur, terutama di wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

“Kita akan membuat surat karena kita ingin di daerah yang stunting maksimal itu kita berikan supaya moratorium itu bisa dicabut. Sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” jelasnya.

Melalui perluasan cakupan dan evaluasi perkembangan penerima manfaat, Pemkot Balikpapan berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi tumbuh kembang peserta didik.

(adv/Diskominfo Balikpapan)
18 September 2026