BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mendorong percepatan perluasan cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan satuan pelayanan penyediaan makanan bergizi (SPPG) atau dapur MBG, khususnya di wilayah yang masih memiliki angka stunting tinggi.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, Pemkot Balikpapan telah melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Timur dan koordinator wilayah Kota Balikpapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program MBG.

Koordinasi tersebut membahas kondisi dapur MBG yang telah beroperasi, masih dalam tahap proses, maupun yang sementara dihentikan karena belum memenuhi persyaratan.

“Yang pertama adalah informasi mengenai berapa yang sudah beroperasi dan berapa yang masih proses,” kata Bagus, Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan data hingga 17 Agustus 2026, dari hampir 194 ribu siswa yang menjadi sasaran penerima manfaat MBG di Kota Balikpapan, sekitar 82 ribu siswa telah menerima program tersebut. Dengan demikian, cakupan penerima manfaat baru mencapai sekitar 42,57 persen.

Saat ini, terdapat 36 dapur MBG yang telah beroperasi. Selain itu, dua dapur berstatus disuspensi dan 10 dapur masih dalam proses. Secara keseluruhan terdapat 46 dapur yang tercatat dalam berbagai tahapan pelaksanaan.

Bagus mengatakan, perluasan cakupan penerima manfaat masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya berkaitan dengan adanya perubahan kepemimpinan serta reorganisasi dan restrukturisasi di tingkat BGN.

“Yang beroperasi adalah 36, dua disuspensi, kemudian yang on progress ada 10. Jadi ada 46,” ujarnya.

Pemkot Balikpapan berharap dapur yang masih disuspensi dapat segera memenuhi persyaratan sehingga kembali beroperasi. Pemerintah daerah juga akan menyampaikan surat kepada BGN untuk mendorong pencabutan moratorium penambahan dapur.

Menurut Bagus, penambahan dapur diperlukan agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas, terutama pada wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

“Kita akan membuat surat karena kita ingin di daerah yang stunting maksimal itu kita berikan supaya moratorium itu bisa dicabut. Sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” jelasnya.

Pemkot Balikpapan berharap koordinasi dengan BGN dapat terus dilakukan sehingga pelaksanaan program MBG berjalan optimal dan semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat.

Pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan perkembangan penerima manfaat di satuan pendidikan.

(adv/Diskominfo Balikpapan)