BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat kolaborasi dengan para pengembang perumahan sebagai langkah strategis menghadirkan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kota yang tertata dan berkelanjutan.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan Kota Balikpapan yang terus berkembang perlu diimbangi dengan ketersediaan kawasan permukiman yang sehat, tertata, dan mampu menjawab kebutuhan warga.

“Kolaborasi antara pemerintah dan pengembang sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap rumah yang layak huni, terutama bagi MBR. Ini juga menjadi bagian dari arahan pemerintah pusat dan Presiden agar kebutuhan papan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Rahmad, Kamis (7/5/2026).

Rahmad menjelaskan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi pengembang selama seluruh proses berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan iklim investasi di sektor perumahan tetap tumbuh positif dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola pembangunan yang tertib dan aman.

“Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada upaya mempersulit proses perizinan. Namun semua tahapan harus mengikuti aturan agar pembangunan berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmad menilai forum diskusi bersama pengembang memiliki peran penting sebagai ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah berharap hambatan yang muncul dalam proses pembangunan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, hingga penataan kawasan kota secara menyeluruh.

“Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap pembangunan perumahan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kenyamanan warga,” katanya.

Rahmad juga menegaskan bahwa posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan kebutuhan hunian diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah bersama pengembang untuk menghadirkan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan mendukung pertumbuhan kota di masa depan.

“Kita harus mempersiapkan sejak sekarang. Balikpapan harus mampu menyediakan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan mendukung pertumbuhan kota ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Balikpapan berharap sinergi yang terjalin dengan para pengembang dapat terus diperkuat sehingga pembangunan sektor perumahan berjalan optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

(***/Adv Diskominfo Balikpapan)