Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan kepada partai politik. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kesbangpol akan segera membuka sesi konsultasi teknis pelaporan untuk membantu partai politik menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, menegaskan bahwa peran Kesbangpol tidak hanya sebatas sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendukung partai-partai dalam membangun tata kelola keuangan yang baik. Ia menekankan bahwa bantuan keuangan ini memiliki tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

“Kami tidak ingin hanya menyalurkan dana. Tujuan utama dari bantuan ini adalah memperkuat peran partai politik dalam mendidik masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujar Sutadi pada Selasa (15/07).

Melalui layanan konsultasi dan pendampingan teknis yang akan dibuka secara berkala, Kesbangpol berharap setiap partai politik dapat menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak hanya akurat dan tepat waktu, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip transparansi yang tinggi.

“Kalau ada partai yang masih kesulitan, kami siap dampingi sampai tuntas. Jangan sampai hanya karena kendala teknis, mereka terlambat melaporkan dan akhirnya berdampak pada pencairan dana di periode berikutnya,” jelas Sutadi.

Menurut Sutadi, tantangan terbesar dalam pelaporan dana bantuan partai politik sering kali terletak pada pemahaman administrasi dan teknis pelaporan. Banyak partai, terutama yang baru, belum sepenuhnya memahami jenis dokumen yang sah atau prosedur pelaporan yang sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena itu, sesi konsultasi ini sangat penting. Kami akan hadirkan tim teknis yang bisa memberikan bimbingan langsung. Jadi tidak hanya teori, tetapi langsung praktik. Agar dana bantuan dari pemerintah bisa bermanfaat sesuai aturan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sutadi mendorong setiap partai politik untuk aktif mengikuti sesi konsultasi ini. Dengan pemahaman yang baik tentang prosedur pelaporan, diharapkan partai-partai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka. Selain itu, ia percaya bahwa kualitas laporan yang semakin baik akan berdampak positif pada peningkatan kepercayaan publik terhadap partai politik di daerah.

“Keuangan partai menyangkut kepercayaan publik. Kalau partai bisa menunjukkan laporan yang rapi dan transparan, masyarakat pun lebih yakin dengan komitmen politik mereka,” tambahnya.

Kesbangpol juga berharap, dengan adanya pendampingan dan peningkatan kualitas laporan, penggunaan dana bantuan dari pemerintah akan semakin efektif, serta memberikan manfaat yang maksimal dalam memperkuat demokrasi dan pendidikan politik di Balikpapan. (deb)