BALIKPAPAN – Persoalan parkir di kawasan perdagangan dan pusat usaha menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan. Mulai 2027, Dinas Perhubungan (Dishub) akan memperketat pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir, sekaligus mendorong pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak aktivitas usahanya terhadap lalu lintas.

Kebijakan ini menyasar pengelola pasar maupun pelaku usaha yang aktivitasnya berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan. Mereka diwajibkan memenuhi ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) atau rekomendasi teknis (Rekomtek), termasuk menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas usaha.

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli, mengatakan, perkembangan kawasan perdagangan harus diimbangi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Salah satunya ketersediaan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak menggunakan badan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Menurutnya, penyediaan fasilitas parkir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pengelola pasar dan pemilik usaha juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan parkir pengunjung dapat terpenuhi.

“Setiap pelaku usaha harus memenuhi ketentuan Andalalin atau Rekomtek. Ini penting agar aktivitas usaha tidak menimbulkan persoalan lalu lintas di lingkungan sekitarnya,” ujarnya, Rabu (11/11/2026)

Dishub juga menyiapkan penertiban terhadap usaha yang belum memenuhi persyaratan. Termasuk kewajiban menyediakan fasilitas parkir sesuai standar operasional prosedur (SOP), yang disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk atau jumlah seat pada usaha tersebut.

Sejumlah kawasan perdagangan dan usaha, seperti Balikpapan Baru, Lamo, dan Gang Stik, turut menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan ini.

Fadli menegaskan, kapasitas parkir harus disesuaikan dengan skala kegiatan usaha. Dengan demikian, kendaraan pengunjung dapat tertampung tanpa menimbulkan parkir liar maupun menghambat akses jalan di sekitarnya.

Selain memperketat kewajiban pelaku usaha, Dishub juga menyiapkan pembenahan fasilitas dan pengaturan parkir di sejumlah kawasan. Pengukuran untuk kebutuhan pemasangan marka dan rambu parkir telah diselesaikan.

Rambu tersebut nantinya memberikan petunjuk lokasi parkir kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk pengaturan parkir di tepi jalan umum. Masyarakat diharapkan lebih mudah mengetahui area yang diperbolehkan untuk parkir maupun lokasi yang dilarang berhenti.

Seluruh program penataan tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2027.

Melalui langkah ini, Pemkot Balikpapan berharap persoalan parkir di kawasan perdagangan dapat ditangani secara lebih terukur. Selain meningkatkan ketertiban, kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong pelaku usaha lebih memperhatikan dampak kegiatan bisnis terhadap kenyamanan dan kelancaran lalu lintas kota.

(ADV Diskominfo Balikpapan)