BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan meraih penghargaan Janahita Awards Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan pembangunan kependudukan secara terarah dan berkelanjutan.

Penghargaan Janahita Awards 2026 diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Penyerahan berlangsung dalam rangkaian Apresiasi GENTING Collaboration Summit 2026 bertema “Satu Gerakan, Sejuta Harapan, Wujudkan Generasi Bebas Stunting” di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pembangunan kependudukan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Terlebih, posisi Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat dinamika pertumbuhan dan mobilitas penduduk semakin perlu diantisipasi.

Menurutnya, perubahan jumlah dan komposisi penduduk akan berdampak langsung terhadap kebutuhan pelayanan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi hingga ketersediaan infrastruktur perkotaan.

“Jika tidak diantisipasi melalui perencanaan yang matang, pertumbuhan penduduk berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kapasitas pelayanan pemerintah daerah,” ujar Rahmad.

Stunting dan Ketahanan Keluarga Jadi Perhatian

Rahmad menjelaskan, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas keluarga dan penanganan stunting.

Menurutnya, persoalan stunting tidak cukup ditangani melalui intervensi sektor kesehatan saja. Penanganannya juga berkaitan dengan pemenuhan gizi, kesejahteraan keluarga, sanitasi lingkungan, pola pengasuhan, serta pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak.

“Karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan perencanaan yang terintegrasi, kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat berjalan saling mendukung,” terangnya.

Ia menambahkan, penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus diikuti dengan pelaksanaan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Raihan Janahita Awards 2026 menjadi dorongan bagi Pemkot Balikpapan untuk terus menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan kependudukan. Apalagi, perkembangan IKN diperkirakan membawa perubahan terhadap kebutuhan dan karakteristik penduduk di Kalimantan Timur.

Pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan keluarga.

Melalui penghargaan tersebut, Pemkot Balikpapan diharapkan terus memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan menempatkan kualitas penduduk sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. (Adv Diskominfo Balikpapan)