Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah tidak hanya menyerap keluhan warga, tetapi juga mengidentifikasi berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, FPK dikemas dalam suasana santai agar masyarakat lebih leluasa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat secara langsung.

“Ini sebenarnya ngobrol, ngobrol santai. Tidak ada kaitannya ke politik. Pemerintah kota ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan komplain masyarakat,” ujar Bagus, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat sebenarnya telah memiliki jalur formal melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Mekanisme tersebut dimulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota.

Namun, melalui FPK, pemerintah dapat memperoleh informasi tambahan mengenai kebutuhan masyarakat secara lebih langsung. Aspirasi yang disampaikan dalam forum selanjutnya akan dipetakan berdasarkan jenis kebutuhan serta kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat menanganinya.

Bagus mencontohkan, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan dapat menyampaikan kebutuhan terkait bibit, bantuan maupun pembinaan.

“Ada petani, ada peternak. Bibitnya mungkin kurang, bantuannya, itu boleh disampaikan,” katanya.

Ia mengatakan, berbagai masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan OPD terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai program dan kemampuan pemerintah daerah. Beberapa OPD yang akan dilibatkan di antaranya Dinas Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan.

“Setelah ini saya akan panggil teman-teman OPD dari Dinas Pangan, kemudian dari DLH. Saya akan koordinasikan,” ujarnya.

Selain persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah juga melihat adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di sejumlah wilayah Balikpapan. Potensi tersebut meliputi sektor peternakan, perikanan, persawahan hingga tambak.

Menurut Bagus, potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat apabila mendapatkan dukungan program yang tepat dari pemerintah.

“Nanti suatu saat mungkin kita ajak mereka untuk melihat ada potensi peternakan dan perikanan, kemudian juga ada potensi sawah dan tambak. Mudah-mudahan bisa menjadikan pendapatan masyarakat kalau memang disokong oleh program-program dari pemerintah,” katanya.

Dukungan pemerintah, lanjutnya, tidak selalu harus dalam bentuk bantuan langsung. Peningkatan kapasitas masyarakat juga dapat dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan teknis sesuai bidang usaha yang dijalankan.

Melalui pola tersebut, FPK diharapkan mampu menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Masukan yang disampaikan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat dipetakan menjadi kebutuhan dan potensi yang kemudian diarahkan menjadi program pemberdayaan masyarakat.

(adv/Diskominfo Balikpapan)