Balikpapan — Program Indonesia Pintar (PIP) dan insentif guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) kini menjadi fokus kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa percepatan penyaluran dua program tersebut membutuhkan dukungan lintas pihak agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa dan guru.

Hal itu disampaikan Hetifah saat sosialisasi PIP dan Program Insentif Guru Non-ASN di SMK Negeri 1 Balikpapan, Sabtu (27/9/2025). Ia menyebutkan, DPR, Kementerian Pendidikan, hingga pemerintah daerah harus bergerak bersama mengatasi hambatan pencairan.

“PIP tidak boleh terhambat hanya karena urusan teknis. Maka hari ini kami hadirkan layanan mobil perbankan agar aktivasi rekening bisa langsung selesai. Ini contoh kolaborasi yang bisa ditiru di daerah lain,” ujarnya.

Penyaluran PIP, lanjut Hetifah, masih berjalan ke tahap kedua untuk menyesuaikan jenjang pendidikan siswa yang baru naik kelas. Di sisi lain, insentif Rp300.000 per bulan bagi guru non-ASN akan digulirkan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan.

Menurut Hetifah, keberhasilan program ini tidak bisa dicapai oleh satu lembaga saja. “DPR mendorong kebijakan, kementerian menyiapkan program, pemerintah daerah memastikan implementasi, dan sekolah menjadi ujung tombak pelaksanaan. Semua harus bergerak bersama,” katanya.

Ia menambahkan, jika koordinasi berjalan baik, siswa tidak lagi kesulitan membiayai sekolah dan guru non-ASN lebih termotivasi dalam mengajar. “Kolaborasi inilah yang akan mempercepat lahirnya sumber daya manusia unggul di masa depan,” tuturnya.
(Deb)