PPU – Upaya pemerintah pusat membentuk koperasi desa merah putih untuk mendukung pembangunan desa dan pemerataan ekonomi mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron. Ia menilai, koperasi di daerah tersebut belum berjalan optimal.

Thohiron mengatakan, meskipun koperasi telah diperkenalkan sejak sebelum kemerdekaan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

“Masalahnya, pemahaman koperasi ini tidak berjalan mulus. Sejak dulu, rata-rata pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengurusnya,” ujar Thohiron, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, koperasi yang beroperasi di PPU, selain milik perusahaan, sebagian besar hanya aktif dalam pengelolaan simpan pinjam. Adapun koperasi yang bergerak di sektor penyediaan kebutuhan pokok atau bahan sehari-hari belum berkembang dengan baik.

“Itu sepertinya agak berat, apalagi kalau ada harga selisih nantinya dengan milik perusahaan,” tambahnya.

Ia menilai, seharusnya koperasi desa bisa lebih mengoptimalkan potensi lokal, seperti memasarkan hasil pertanian atau menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Bagus kagi kalau koperasi desa itu dari hasil komoditi mereka, bisa saja sebenarnya mereka juga menyediakan obat-obatan, pupuk, atau hasil bumi,” tutur Thohiron.

Namun, hingga saat ini, menurutnya, banyak koperasi dihadapkan pada kendala pengelolaan yang lemah.

“Semacam ada trauma di tengah masyarakat karena koperasi sebelumnya banyak gagal akibat ketidakmampuan manajemen,” terangnya.

Thohiron menambahkan, agar koperasi bisa berjalan efektif, perlu ada sinergi kuat antara pengurus dan anggota, serta kecakapan berwirausaha.

“Kalau mau efektif koperasi desa itu, warga desa bisa menjadi anggota, yang kemudian seluruh kebuyuhan warga disuplai oleh koperasi tersebut. Maka pengurus dan anggotanya harus kompak. sama-sama punya pandangan untuk membesarkan koperasinya,” tutup Thohiron.(ADV)