![\"\"](\"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20250610_103640-1024x576.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah penanganan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang di atasnya telah dibangun badan jalan di wilayah Tamansari. Penataan status aset dan kepastian hak masyarakat menjadi fokus utama pemerintah agar permasalahan tidak berlarut-larut.<\/p>\n
Persoalan ini berawal ketika warga setempat mengajukan usulan peningkatan kualitas jalan melalui jalur berjenjang, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga ke Dinas Pekerjaan Umum. Pihak dinas kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melaksanakan pembangunan fisik di lapangan.<\/p>\n
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, mengungkapkan bahwa setelah pengerjaan selesai, muncul klaim kepemilikan atas lahan tersebut. Seorang warga bernama Ratna Kumala diketahui mengantongi sertifikat yang mencakup area badan jalan serta sejumlah rumah warga di sekitarnya.<\/p>\n
\u201cAwalnya jalan itu diusulkan oleh masyarakat setempat untuk peningkatan kualitasnya melalui prosedur dari kelurahan, kecamatan sampai PU. Kemudian dilakukan peningkatan jalan,\u201d kata Zulkifli pada Selasa, 8 September 2026.<\/p>\n
Zulkifli menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan telah berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan keabsahan dokumen. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa sertifikat tanah seluas kurang lebih 1.500 meter persegi yang dimiliki sejak tahun 1983 tersebut sah dan telah mengalami proses pemecahan di lapangan.<\/p>\n
\u201cSudah dikonfirmasi ke BPN. Sertifikat ini sudah dipecah, baik untuk masyarakat maupun untuk jalan itu sendiri yang terkena jalan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Persoalan ini sempat dibawa ke ranah hukum melalui dua kali gugatan oleh pemilik lahan. Gugatan pertama berfokus pada ranah teknis administratif, sedangkan gugatan kedua mengarah pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Inti dari tuntutan warga adalah meminta kejelasan ganti rugi atas tanah miliknya yang kini telah dimanfaatkan sebagai fasilitas umum.<\/p>\n
\u201cSubstansinya masyarakat ini ingin meminta penyelesaian hak kepemilikan itu, ibaratnya ganti rugi, karena dari sejarahnya memang dimiliki sejak 1983,\u201d katanya.<\/p>\n
Menanggapi hal itu, Pemkot Balikpapan menyiagakan dua skema penyelesaian. Pertama, pemerintah akan bersurat resmi ke BPN untuk memastikan kembali legalitas sertifikat. Jika BPN menyatakan dokumen sah dan riwayat pembebasan lahan sebelumnya bersih, pemerintah siap memproses pembayaran hak ganti rugi.<\/p>\n
Namun, jika diketahui ada riwayat pembebasan lahan kepada pihak lain sebelumnya, atau masih terdapat keraguan legalitas, maka jalur pengadilan menjadi pilihan akhir.<\/p>\n
\u201cKalau kita memang sudah pernah membebaskan pihak lain, mau tidak mau harus melalui pengujian kepemilikan. Harus gugat bertiga,\u201d jelasnya. Ia menambahkan, \u201cKalau memang masih ada keragu-raguan, penyelesaiannya harus ke pengadilan. Harus gugatan perdata karena upaya hukum untuk mendapatkan hak keperdataan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
(adv\/Diskominfo Balikpapan)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah penanganan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang di atasnya telah dibangun badan jalan di wilayah Tamansari. Penataan status aset dan kepastian hak masyarakat menjadi fokus utama pemerintah agar permasalahan tidak…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6738,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[48,4],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG_20250610_103640-rotated.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6737"}],"collection":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6737"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6737\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6739,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6737\/revisions\/6739"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6738"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}