![\"\"](\"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG_20260622_111234-1-1024x576.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
BALIKPAPAN \u2013 Pemerintah Kota Balikpapan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses pemutakhiran data perlindungan sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelibatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan program bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.<\/p>\n
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan proses pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya program yang berkaitan dengan perlindungan sosial. Data yang akurat diperlukan agar kebijakan dan bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.<\/p>\n
“Dari hasil pemantauan, capaian pendataan saat ini telah mencapai sekitar 22 persen dari total 268 ribu kepala keluarga di Kota Balikpapan. Kami berharap dalam dua hingga tiga bulan ke depan proses ini dapat diselesaikan,” kata Bagus, Kamis (6\/8\/2026).<\/p>\n
Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan agar informasi mengenai kondisi masyarakat dapat terus diperbarui sesuai keadaan sebenarnya. Dengan data yang mutakhir, pemerintah akan lebih mudah melakukan identifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan melalui berbagai program perlindungan sosial.<\/p>\n
Keakuratan data juga menjadi penting dalam menentukan penerima manfaat. Pemerintah berupaya meminimalkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan, khususnya masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 yang menjadi sasaran berbagai program perlindungan sosial.<\/p>\n
“Pemerintah ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya, proses pendataan tidak hanya mengandalkan aparatur pemerintah. Sejumlah unsur masyarakat turut dilibatkan, mulai dari agen pendataan, komunitas ojek online, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan pendataan hingga ke masyarakat.<\/p>\n
Bagus menilai keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemutakhiran data. Informasi yang diperoleh dari lapangan dapat menjadi bahan pembanding untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi terkini.<\/p>\n
Selain dukungan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan juga mendapatkan pendampingan dari DPR RI, kementerian terkait, serta Direktorat Jenderal dalam pelaksanaan program tersebut. Sinergi lintas lembaga diharapkan dapat mempercepat proses sekaligus meningkatkan kualitas hasil pendataan.<\/p>\n
Percepatan pemutakhiran data ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap progres pendataan agar target tersebut dapat tercapai sesuai rencana.<\/p>\n
Bagus berharap proses tersebut menjadi langkah awal untuk membangun basis data yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.<\/p>\n
“Semoga ini menjadi titik awal untuk menghadirkan data yang benar-benar akurat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan,” pungkasnya.<\/p>\n
Dengan data yang lebih valid dan diperbarui secara berkala, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan.<\/p>\n
(adv\/diskominfo balikpapan)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BALIKPAPAN \u2013 Pemerintah Kota Balikpapan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses pemutakhiran data perlindungan sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelibatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan program bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6641,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[48,4],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG_20260622_111234-1.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6640"}],"collection":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6640"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6640\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6642,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6640\/revisions\/6642"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}