![\"\"](\"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260304-WA0003-1024x768.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
BALIKPAPAN \u2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mempercepat pelaksanaan pendataan digital perlindungan sosial sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program ini bertujuan membangun basis data masyarakat yang lebih akurat, terpadu, dan terintegrasi secara nasional sebagai landasan penyusunan berbagai kebijakan perlindungan sosial.<\/p>\n
Pendataan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026 agar seluruh informasi yang dihimpun dari daerah dapat terintegrasi ke dalam satu sistem nasional. Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan berbagai program bantuan secara lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.<\/p>\n
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan Pemkot Balikpapan bergerak cepat dalam mengimplementasikan program tersebut sejak awal Juni 2026. Bahkan, Balikpapan menjadi salah satu daerah yang lebih awal melaksanakan peluncuran pendataan digital dengan menerjunkan sekitar 360 agen ke lapangan untuk melakukan pendataan secara langsung.<\/p>\n
Menurut Bagus, para agen memiliki tugas menghimpun berbagai informasi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi identitas keluarga, pekerjaan, tingkat kesejahteraan, komposisi anggota keluarga, hingga berbagai informasi lain yang dibutuhkan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan.<\/p>\n
“Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan berbagai program, seperti bantuan tunai langsung, pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga kebijakan perlindungan sosial lainnya. Nantinya seluruh data akan terintegrasi di server Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bagus, Selasa (1\/7\/2026).<\/p>\n
Ia menjelaskan, keberadaan satu basis data nasional akan memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan sinkronisasi data penerima manfaat berbagai program sosial. Dengan demikian, potensi tumpang tindih data maupun kesalahan penyaluran bantuan dapat diminimalkan.<\/p>\n
Untuk memastikan target nasional dapat tercapai sesuai jadwal, Pemkot Balikpapan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja para agen pendata. Bagus meminta Dinas Sosial menetapkan target harian kepada setiap petugas agar proses pendataan berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.<\/p>\n
Meski demikian, pelaksanaan pendataan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah banyaknya warga yang tidak berada di rumah pada jam kerja karena sedang beraktivitas atau bekerja. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan penyesuaian waktu agar proses pendataan dapat menjangkau seluruh masyarakat.<\/p>\n
“Kami meminta pendataan tidak hanya dilakukan pada siang hari. Jika diperlukan, petugas bisa turun pada sore hingga malam sehingga masyarakat yang bekerja tetap dapat didata. Yang terpenting, target penyelesaian tercapai dengan data yang lengkap dan akurat,” katanya.<\/p>\n
Melalui langkah tersebut, Pemkot Balikpapan optimistis mampu menyelesaikan pendataan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain mendukung integrasi data nasional, hasil pendataan ini juga diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan berbagai program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan pada masa mendatang.<\/p>\n
**(adv\/diskominfo balikpapan)**<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BALIKPAPAN \u2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mempercepat pelaksanaan pendataan digital perlindungan sosial sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program ini bertujuan membangun basis data masyarakat yang lebih akurat, terpadu, dan terintegrasi secara nasional sebagai…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6465,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[48,4],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/IMG-20260304-WA0003.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6464"}],"collection":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6464"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6464\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6466,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6464\/revisions\/6466"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6465"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}