![\"\"](\"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IMG_20250610_103640-300x169.jpg\")
BALIKPAPAN \u2013 Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebagai upaya memperkuat pengawasan penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran. Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, TNI, Polri, hingga perwakilan masyarakat.Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan efektivitas distribusi BBM bersubsidi. Selain memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak, pembentukan satgas juga diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan serta mengatasi berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan, termasuk antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Asisten Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Satgas ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemkot Balikpapan, Pertamina, TNI, Polri, hingga perwakilan masyarakat. Tujuannya agar distribusi BBM subsidi lebih terawasi, tepat sasaran, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Zulkifli, Jumat (19\/6\/2026).
Menurutnya, pembentukan satgas merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan masyarakat mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama melalui koordinasi seluruh pihak terkait.
Selain melakukan pengawasan distribusi, satgas juga akan memberikan masukan terhadap evaluasi sistem penyaluran BBM bersubsidi di Balikpapan. Pemerintah berharap pola distribusi yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Zulkifli menjelaskan, penambahan titik penyaluran BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Berbagai aspek harus menjadi pertimbangan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, kapasitas area antrean kendaraan, hingga dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai keberadaan SPBU penyalur subsidi justru menyebabkan kemacetan yang mengganggu masyarakat. Karena itu, setiap usulan penambahan titik distribusi harus melalui kajian yang matang,” katanya.
Ia mengungkapkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya lokasi penyaluran yang akhirnya dihentikan karena antrean kendaraan meluas hingga ke badan jalan sehingga menghambat mobilitas masyarakat.
Pemerintah Kota Balikpapan juga terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi, terutama pada periode ketika konsumsi masyarakat meningkat. Evaluasi terhadap pelayanan SPBU juga akan terus dilakukan agar distribusi semakin optimal.
Melalui pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Pemkot Balikpapan berharap penyaluran subsidi energi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak sekaligus mendukung kelancaran aktivitas di Kota Balikpapan.
***(ADV Diskominfo Balikpapan)**<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"