![\"\"](\"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/68857fd1-45c0-48cb-baa9-dd66cf61276f-696x406-1-300x175.jpg\")
BALIKPAPAN \u2013 Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat ekosistem usaha yang ramah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan legalitas usaha secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi harus mendatangi berbagai instansi untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan.
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi, mengatakan konsep layanan terpadu dibangun untuk memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha sesuai kebutuhan usahanya. Selain mempercepat proses administrasi, sistem tersebut juga diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas lengkap.
\u201cKonsep yang kami bangun adalah bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan layanan secara terintegrasi sesuai kebutuhan usahanya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai dokumen yang diperlukan,\u201d ujarnya, Senin (22\/6\/26).
Saat ini, sejumlah layanan telah tersedia di PTSP dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Di antaranya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, hingga layanan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Helmi, legalitas usaha merupakan fondasi penting dalam pengembangan UMKM. Usaha yang memiliki dokumen lengkap akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, mengikuti program pembinaan pemerintah, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
\u201cLegalitas usaha menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu kami terus berupaya memberikan kemudahan agar pelaku usaha terdorong mengurus seluruh persyaratan yang dibutuhkan,\u201d katanya.
Selain layanan yang telah berjalan, DPMPTSP juga tengah mempersiapkan penambahan sejumlah layanan baru melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Kehadiran layanan tambahan tersebut diharapkan mampu memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat ekosistem investasi dan UMKM di Balikpapan.
Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengurus legalitas usaha terlihat dari meningkatnya jumlah penerbitan NIB setiap tahun. Sepanjang 2025, DPMPTSP Balikpapan menerbitkan sekitar 5.200 NIB. Sementara sejak penerapan sistem Online Single Submission (OSS) pada 2019, jumlah NIB yang diterbitkan telah mencapai lebih dari 127 ribu dokumen.
Capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas sebagai modal untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan pertumbuhan penerbitan NIB sebesar dua persen dibandingkan tahun sebelumnya.
\u201cKami optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Harapannya semakin banyak pelaku usaha yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan,\u201d tutup Helmi.
(***\/Adv Diskominfo Balikpapan)<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"