{"id":5599,"date":"2026-04-13T11:59:01","date_gmt":"2026-04-13T11:59:01","guid":{"rendered":"https:\/\/rubriknusantara.com\/?p=5599"},"modified":"2026-04-24T00:00:10","modified_gmt":"2026-04-24T00:00:10","slug":"mayoritas-sppg-di-balikpapan-belum-kantongi-izin-lingkungan-18-unit-dihentikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/2026\/04\/13\/mayoritas-sppg-di-balikpapan-belum-kantongi-izin-lingkungan-18-unit-dihentikan\/","title":{"rendered":"Mayoritas SPPG di Balikpapan Belum Kantongi Izin Lingkungan, 18 Unit Dihentikan"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Balikpapan \u2013 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengungkapkan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut belum memenuhi kewajiban pelaporan dan perizinan lingkungan sejak awal berdiri.<\/p>\n\n\n\n

Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyampaikan bahwa dari total 21 SPPG yang terdata, sebanyak 18 unit terpaksa dihentikan sementara operasionalnya karena belum memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).<\/p>\n\n\n\n

\u201cDari 21 SPPG yang ada, sebanyak 18 unit ditutup sementara karena belum mengantongi izin IPAL,\u201d ujarnya, Senin (13\/04\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Ia menjelaskan, hingga saat ini baru tujuh SPPG yang tercatat telah melaporkan kegiatannya kepada DLH. Namun demikian, laporan tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk penerbitan izin IPAL sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMemang ada tujuh SPPG yang sudah mengajukan, tetapi yang diminta lebih kepada keterangan IPAL. Sementara, kami tidak dapat menerbitkan dokumen tersebut tanpa melalui proses teknis dan persetujuan sesuai ketentuan,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Sudirman, proses penerbitan izin IPAL tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan evaluasi yang ketat. Hal ini penting mengingat instalasi pengolahan air limbah berkaitan langsung dengan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.<\/p>\n\n\n\n

Ia menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya sejak awal operasional. Tanpa adanya pelaporan resmi, DLH tidak dapat melakukan pengawasan maupun memastikan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi standar lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cJika tidak ada pelaporan, kami sebagai instansi teknis tidak dapat mengetahui aktivitas tersebut. Seharusnya sejak awal pelaku usaha sudah mengurus perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Lebih lanjut, Sudirman menyebutkan bahwa minimnya komunikasi antara pengelola SPPG dengan DLH menjadi salah satu faktor utama belum terpenuhinya kewajiban perizinan lingkungan. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses administrasi dan pengawasan.<\/p>\n\n\n\n

Meski demikian, DLH memberikan apresiasi kepada tujuh SPPG yang telah mulai berkoordinasi dan berupaya melengkapi persyaratan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada para pengelola agar proses perizinan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai prosedur.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memfasilitasi prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

DLH Kota Balikpapan berharap seluruh pengelola SPPG dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, operasional layanan pemenuhan gizi dapat berjalan secara aman, tertib, dan berkelanjutan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. (ADV Diskominfo Balikpapan)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Balikpapan \u2013 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengungkapkan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut belum memenuhi kewajiban pelaporan dan perizinan lingkungan sejak awal berdiri. Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyampaikan bahwa…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5675,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[48,4],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/rubriknusantara.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/IMG_20260413_110524-scaled.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5599"}],"collection":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5599"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5599\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5676,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5599\/revisions\/5676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rubriknusantara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}